REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat turut angkat bicara mengenai sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kompas TV terkait wawancara dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.

"Ya ini bukan salah Kompas TV kan, seharusnya semua pejabat publik harus menggunakan kata-kata yang baik dan santun," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut Djarot seharusnya seorang pejabat harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terlebih lagi siaran televisi bisa dinikmati oleh semua kalangan.

"Saya minta kepada teman-teman media juga tidak memancing-mancing. Bagi kita sendiri tidak pantas, tapi mungkin yang bersangkutan beda lagi. Saya pikir ini bisa menjadi pelajaran, supaya tidak terjadi lagi," ujar Djarot.

Seperti diketahui KPI tertanggal 23 Maret 2015 memberikan sanksi kepada Kompas TV dengan menghentikan segmen wawancara secara langsung. Program yang dihentikan yakni pada acara Kompas Petang selama tiga hari berturut-turut.

KPI sendiri menilai Ahok sapaan akrab Basuki telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kasar yang dilarang untuk ditampilkan karena tidak santun. Pernyataan tersebut juga merendahkan martabat manusia dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika