REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal mengharapkan agar manajemen PT Freeport Indonesia mengembangkan Institut Pertambangan Nemangkawi Kuala Kencana agar tidak hanya melatih tenaga terampil di bidang pertambangan tapi juga profesi-profesi lain.
"Saya sudah berbicara dengan Pak Maroef (Maroef Sjamsuddin) agar kalau bisa ada pengembangan lembaga ini tidak lagi hanya sebatas penyediaan tenaga kerja yang berhubungan dengan pertambangan dan turunannya, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kehutanan, perikanan dan lainnya," kata politisi Partai Nasdem itu kepada Antara di Timika, Ahad (22/3).
Akbar Faisal bersama sejumlah anggota Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Beny K Harman melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dalam rangka reses.
Dalam kunjungan kerja ke Timika, Komisi III meninjau Institut Pertambangan Nemangkawi yang berlokasi di Kuala Kencana, sebuah institut yang mempersiapkan tenaga kerja lokal Papua untuk dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang.
Sejak berdiri sekitar 2002-2003, institut tersebut telah meluluskan ratusan hingga ribuan tenaga kerja terampil lokal Papua yang kini berkarya di PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya.
Bahkan ada tamatan IPN Kuala Kencana yang kini berkarya di perusahaan-perusahaan tambang luar negeri.
Akbar mengaku kagum dengan kualitas IPN Kuala Kencana tersebut dan merupakan sebuah model nyata dari sebuah program CSR perusahaan swasta di Indonesia.
"Bagus sekali. Ini sebuah model CSR yang riil atau sebuah model keberpihakan manajemen kepada masyarakat di sekitar wilayah operasinya," ujarnya.
Akbar Faisal juga berkesempatan melakukan 'fly over' dengan helikopter Airfast milik PT Freeport ke tambang terbuka Grasberg, bekas tambang Eartsberg, Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amapare dengan menyusuri kawasan yang dilalui pipa tambang Freeport dari dataran tinggi ke dataran rendah Mimika sejauh lebih dari 100 kilometer.
Ia menilai industri pertambangan yang dibangun PT Freeport di wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua itu merupakan sebuah kawasan pertambangan modern dan ke depan akan ada lagi pengembangan-pengembangan baru.
"Mau tidak mau kami akan mendesak dan berbicara dengan pihak manajemen PT Freeport agar seluruh standar-standar pertambangan modern harus dibenahi. Saya menilai manajemen Freeport telah berusaha untuk memenuhi semua itu. Tinggal bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR lainnya John K Azis lebih menyoroti soal penggunaan fasilitas pengaman seperti rompi helm anti peluru yang dikenakan pada seluruh karyawan maupun tamu-tamu yang hendak berangkat ke Tembagapura dari Timika dan sebaliknya.
Ia berharap kesan seram dan menakutkan seperti itu ke depan secara perlahan dikurangi dengan memperkuat pengamanan di sepanjang area pertambangan Freeport dari berbagai gangguan kelompok bersenjata.
"Area Freeport ini memang susah-susah gampang. Dari luar terlihat seperti tidak ada masalah, tapi ternyata di dalam masih ada gangguan-gangguan keamanan. Saya berharap keamanan warga termasuk para karyawan PT Freeport betul-betul dapat dijamin oleh negara," ujar politisi Partai Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika