REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur merilis laporan kinerja sepanjang tahun 2014, Jumat (20/3). Disuguhkan dalam laporan berbagai variabel statistik menyangkut aduan pelayanan publik di Jawa Timur. Berdasarkan kategori instansi teradu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi institusi di Jawa Timur yang paling banyak diadukan.

“BPJS menduduki peringkat pertama dengan 171 pengaduan, diikuti Desa/kelurahan, dan Kantor Pertanahan,” ujar Ketua KPP Assistriadi Widjiseno di kantor KPP Jawa Timur di Surabaya.

Assistriadi merinci, sepanjang 2014, KPP Jawa Timur menerima 648 pengaduan. Dari jumlah tersebut, jenis layanan kesehatan paling banyak dikeluhkan, dan sebagian besar terkait dengan pelayanan BPJS. Di peringkat kedua, adalah jenis layanan pertanahan.

Sebelumnya, Divisi Sosialisasi KPP Jawa Timur Immanuel Yosua menyampaikan, keluhan publik, terutama menyangkut dua hal, yakni aspek pelayanan dan kepesertaan. Dalam hal pelayanan, Yosua merinci, setidaknya ada tiga bentuk ketidakpuasaan yang umum dirasakan masyarakat.

Tiga keluhan tersebut mencakup pelayanan fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan lanjutan dan pelayanan obat.

"Pengaduan soal fasilitas kesehatan primer, misalnya, dokter di puskesmas hanya praktik sampai jam satu (13.00), dan perawat tidak berani memberikan layanan, karena takut salah diagnosa. Selain itu, pelayanan dari petugas medis juga dianggap kurang ramah," kata Yosua.

Terkait dengan kepesertaan, menurut Yosua, ada keluhan soal kesulitan pendaftaran untuk perusahaan yang pusatnya bukan di Jawa Timur, serta untuk LSM atau organisasi sosial. "LSM atau organisasi sosial mengalami hambatan dalam mendaftar karena belum jelasnya aturan kepesertaan untuk LSM atau organisasi sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika