REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan kepada pemerintah untuk mengkampanyekan tindakan-tindakan melawan teroris melalui berbagai media.
"Pemerintah harusnya memberi edukasi kepada masyarakat melalui media-media terkait bentuk perlawanan terhadap teroris," kata Hendri Satrio, Jumat (20/3).
Ia menjelaskan, bentuk perlawanan tidak harus ditunjukkan dengan bentuk kekerasan, namun cukup dengan edukasi pemberitaan.
"Jangan sampai berita teroris menjadi cerita atau kisah yang menyenangkan untuk diikuti bagi masyarakat,"tuturnya.
Kesan teroris adalah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh sebagian orang harus dihilangkan, karena bentuk komunikasi-komunikasi seperti itu bisa memancing rasa penasaran masyarakat.
"Kalau didiamkan saja, cerita kronologis-kronologis itu bisa menjadi menarik minat masyarakat, bisa bahaya," ujar Hendri.
Ia berharap, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa menanggalkan pesan-pesan tersirat dari teroris yang banyak beredar di media-media sosial dan berita lokal.
"Kemenkominfo harusnya sudah peka lah untuk hal seperti ini, jangan hanya diam saja dan cuma memblokir situs porno, tapi gerakan-gerakan yang mengarah pada teroris lewat media harus tersaring," katanya.
Ia berharap penanggulangan teroris ini dilakukan melalui edukasi yang benar kepada masyarakat, dan Kemenkominfo bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) harus merumuskan cara-cara komunikasi yang baik kepada masyarakat melalui media.
"Parameternya harus jelas, agar edukasi bisa sampai kepada masyarakat, misalnya blokir informasi yang bertujuan persuasif dan propaganda dari pihak asing untuk ajakan jihad," tuturnya.