REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaeful Hidayat optimistis pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD 2015 akan rampung dan bakal menjadi Peraturan Daerah yang bisa dijalankan.
"Saya optimistis, karena kami sudah siap dan DPRD juga sudah siap. Hari jumat akan dihasilkan kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif," kata Wagub Djarot, Kamis (19/3).
Keyakinan Djarot tersebut didasari pada rencana akan diberikannya id dan password sistem e-budgetting kepada anggota legislatif daerah Jakarta dan kewenangan mengunci yang berada di tangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama serta Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.
Terkait dengan banyaknya program yang dilarang untuk dianggarkan oleh Kemendagri, Wagub Djarot menyambut baik hal tersebut sehingga akan membuat APBD Jakarta lebih baik dan sesuai.
"Saya berterima kasih kepada Kemendagri ada beberapa kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan UU termasuk kegiatan yang nomenklaturnya tidak sesuai, tetapi itu semua akan membuat APBD kita bakal lebih sesuai," katanya.
Keyakinan Djarot akan munculnya Perda dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov terhadap hasil evaluasi Kemendagri pada RAPBD tidak lepas dari komitmen DPRD untuk mencapai hal tersebut.
"DPRD juga menyampaikan pembahasan tersebut akan diusahakan jadi Perda, Kami juga demikian, karena memang Menurut undang-undang APBD adalah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif serta dalam bentuk Perda-nya," ujar Djarot.
Dia juga mengharapkan adanya semangat untuk saling memahami antara kedua belah pihak baik legislatif maupun eksekutif serta memonitor anggaran secara transparan agar bersih.
"Semangat untuk saling memahami dan memonitor harus ada agar RAPBD kita benar-benar bersih dan tidak ada unsur korupsinya, betul-betul transparan sehingga bisa dimonitor bukan hanya dewan saja tapi seluruh warga," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
