REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Para Akademisi di Bandung dari berbagai universitas bersatu melawan korupsi lewat komunitas Gerakan Anti Korupsi (GAK). Komunitas ini resmi dideklarasikan pada Kamis (19/3) di Gedung Indonesia Menggugat.
Gerakan ini dibentuk untuk merespons perkembangan yang terjadi di dunia peradilan. Khususnya, yang menyangkut pelemahan KPK. Melihat kekhawatirkan yang cenderung mmbahayakan Indonesia itu, maka alumni dari berbagai universitas, seperti Unpad, ITB, Unpat, Unisba, UPI, dan perguruan tinggi lainnya sepakat membentuk GAK.
Menurut Ketua GAK Sely Martini, langkah konkrit dari gerakan ini adalah dengan melakukan berbagau aksi damai. Lewat GAK, pihaknya bisa bersukacita melawan korupsi, dan juga harus terus semangat melawan korupsi demi anak cucu dan Indonesia ke depan.
"GAK lintas kampus ini konsernya pada komunitas. Ingin aksi damai di mana masyarakat tidak apatis terutama ketika terjadi pelemahan KPK. Hukum sudah dimainkan sekarang," ujar Sely.
Alasan dibentuk GAK ini, kata Sely, karena melihat ada serangan balik koruptor yang semakin kencang. Juga, untuk mengawasi 200 pilkada pada Desember nanti.
Menghadapi ini, GAK mempunyai tiga langkah. Pertama, gerakan aktif lawan korupsi. Kedua, selamatkan demokrasi. "Terutama dalam hal kongkalikong pebisnis dan politikus yang berakhir pada ketidakmakmuran masyarakat, ujar Selly.
Dan ketiga, makmurkan rakyat sekarang. Apalagi, kata dia, hari ini, nilai tukar dolar Amerika naik, sembako mahal, alhasil masyarakat kesulitan.
Lewat gerakan ini juga mengingkatkan Presiden Jokowi bahwa dia tidak sendirian melawan korupsi. Sebagai pemimpin negara, dia harus tegas berantas korupsi.
Salah satu perwakilan dari perguruan tinggi Didin Maulani mengatakan, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemberantasan korupsi ini. Yaitu, aktivis dan pemegang kekuasaan.
Dengan dua hal tersebut, Hongkong, Cina, dan Georgia bisa mengurangi korupsi. "Kenapa kita tertinggal? Karena selalu timpang antara gerakan anti korupsi yang berjalan terus tetapi penyelenggara negaranya lemah," ujar Didin.
Didin mengatakan, jika kepala negara kuat, maka akan kuat pula negaranya. Dalam hal ini yang paling harus dipersiapkan afalah institusi birokrasi, penyelenggara negara, dan wakil rakyat. Maka, bangsa Indonesia bisa seperti Hongkong, Georgia, dan Cina.
"Tidak harus diganti presidennya. Karena siapa pun kepala negara kalau tidak tegas berantas korupsi, percuma. Kami berharap Jokowi bisa berhasil memberantas korupsi," kata Didin.
GAK akan mengkampanyekan tiga tuntutannya serentak di enam kota pada 22 Maret mendatang. Yaitu di Bandung, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, dan Padang. Untuk kegiatan di Kota Bandung akan dilaksanakan di Car Free Day Dago. Aktivitas yang dilakukan adalah Orasi, Band alumni, Samba Anti Korupsi, Penggalangan Cap Tangan, dan sablon gratis t-shirt lambang GAK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika