REPUBLIKA.CO.ID,CIMAHI -- Pemerintah Kota Cimahi mulai memantau terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Cimahi supaya tidak terjerat dalam kelompok radikal, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi, Beni Bahtiar menjelaskan, nantinya para TKI asal Cimahi terus dipantau, mulai dari tempat tinggalnya hingga tempat bekerja.

"Bahkan sebelum berangkat, akan dilakukan pengecekan dahulu ke tempat tinggalnya yang di luar, terus tempatnya bekerja," ujar Beni, Kamis (19/3).

Lanjut Beni, itu dilakukan karena pihaknya ingin tidak ingin melihat warga Cimahi terjerembab dalam jaringan tersebut, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain.

Karena itu, meski TKI tersebut sudah bekerja di tempat kerjanya, Disnakertransos juga akan terus mengawasinya.

"Kami terus mengecek bahkan meski mereka sudah bekerja," tutur dia.

Selain pengecekan, Beni dan jajarannya juga membuat perjanjian dengan lembaga penyalur TKI. Tujuannya, agar lembaga tersebut bertanggung jawab penuh terhadap TKI yang disalurkannya.

"Perjanjian ini biar lembaga penyalurnya juga bertanggungjawab," kata dia.

Hal ini pun disyukuri Anggota DPRD Komisi IV Kota Cimahi, Nur Hasan. Selama ini, Hasan memang sudah menggaungkan agar pengiriman TKI itu dilakukan secara selektif. Bahkan, lembaga penyalurnya pun harus dipilah.

Namun, kalau soal menghentikan pengiriman TKI, ia mengakui itu sulit dilakukan. "Tidak mungkin, karena mereka kan juga butuh kerja," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika