Kamis 19 Mar 2015 07:20 WIB

Pengamat: Politisi Sudah Berbuat Apa untuk Rakyat?

Rep: c 23/ Red: Indah Wulandari
Pengesahan RAPBN p 2015. Pimpinan DPR RI mengikuti Sidang Paripurna pengesahan RAPBN p 2015 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).
Foto: Republika/ Wihdan
Pengesahan RAPBN p 2015. Pimpinan DPR RI mengikuti Sidang Paripurna pengesahan RAPBN p 2015 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengatakan wacana pemberian dana Rp 1 triliun untuk partai politik oleh Kemendagri tidak menjamin korupsi akan surut.

Chudry menilai wacana tersebut justru akan menyakiti dan mencederai perasaan rakyat Indonesia.

"Memang para politisi sudah berbuat apa untuk rakyat?" kata Chudry, Rabu (18/3). Menurutnya, belum ada kinerja politisi Indonesia yang layak diapresiasi.

"Belum ada kinerja yang patut dihargai. Korupsi masih menggila, pengangguran banyak, swasembada pangan untuk kesejahteraan rakyat juga belum ada," tutur Chudry.

Selain itu, lanjut Chudry, jaminan kesehatan dan pendidikan Indonesia juga belum maksimal. "Lebih baik dananya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan untuk memberi dana bagi partai politik di Indonesia sebesar Rp 1 triliun.

Dana ini dapat digunakan sebagai operasional partai serta biaya kampanye. Wacana ini dinilai sebagai sebuah langkah bagus dalam pemberantasan akar korupsi politik di Indonesia.

Tjahjo juga mengatakan besaran anggaran bantuan itu belum disepakati. Angka Rp 1 triliun barulah perumpamaan. Nantinya akan disesuaikan dengan kantong pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement