REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar memprioritaskan transmigrasi di wilayah-wilayah perbatasan untuk mengembangkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sehingga kawasan perbatasan yang sebelumnya tak berpenghuni bisa menjadi kota-kota baru.
"Tidak sekadar membuka kawasan perkampungan untuk menjadi permukiman baru atau menjaga lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah kesehjahteraan, keamanan dan pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan Indonesia," kata Marwan Jafar melalui siaran pers, Selasa (17/3).
Marwan mengatakan melalui pola PIR pemerintah akan membuka lahan-lahan baru untuk transmigrasi menggandeng perusahaan sektor perkebunan untuk berinvestasi. Pola kerja sama ini akan diawasi sehingga bisa terus berkelanjutan. Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, Marwan mengatakan akan bersinergi dengan kementerian lain.
Sinergi yang dilakukan misalnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait perizinan alih fungsi hutan, Kementerian Pertanian untuk teknis pemanfaatan lahan transmigrasi menjadi kawasan budidaya tanaman serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Menurut Marwan, kerja sama perkebunan rakyat itu bisa dilakukan antara badan usaha milik desa yang dibentuk masyarakat dengan investor perkebunan.
"Badan usaha milik desa dan investor bisa bersinergi membangun infrastruktur, pendidikan dan sarana lainnya," ujarnya.
Marwan mengatakan pola kerja sama tersebut tidak hanya akan berfokus pada sektor kelapa sawit, tetapi juga akan memobilisasi komoditas atau produk perkebunan unggulan disesuaikan dengan potensi tanah dan lahan.
Menurut Marwan, pola PIR sudah lama diterapkan di Indonesia, tetapi kurang diprioritaskan di kawasan perbatasan dan kurang diawasi pemerintah sehingga belum terlalu diminati masyarakat dan investor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika