REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai posisi DPR dan Presiden sekarang memiliki nilai tawar seimbang atau sudah sesuai fungsi masing-masing.

"Saya justru menyukai keadaan seperti sekarang, dalam arti DPR dan Presiden Joko Widodo saling bertugas maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya," kata Hendri Satrio ketika menggelar diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPR bisa menjalankan fungsi sebagai pengawas kebijakan dari Presiden dan menggunakan hak-haknya dalam mengawal kebijakan tersebut.

Sementara, Presiden juga akan berhati-hati dalam membuat kebijakan karena dampak dan prosesnya akan dikawal oleh DPR.

"Sebenarnya memang bagus kalau dua hal tersebut berbenturan, asalkan sesuai dengan fungsi.masing-masing," katanya.

Menurutnya, sudah waktunya Presiden dan DPR tegas dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Sudah cukup kisruh politiknya, sudah saatnya membahas kesejahteraan dan proyek yang terbengkalai seperti tol laut," tuturnya.

Ia berpendapat kisruh politik terlalu lama dan menghambat banyak proyek yang seharusnya bisa berjalan lebih cepat.

Selain itu, Hendri juga mengatakan keadaan sekarang lebih baik daripada lima hingga enam bulan yang lalu ketika DPR masih terpecah anatara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Bisa jadi KMP dan KIH itu adalah isu lama, namun sebaiknya itu tidak perlu terjadi lagi di DPR, agar semuanya fokus mengawal keputusan-keputusan serta kepemimpinan Presiden," kata Hendri.

Ia juga menyarankan Presiden agar menyudahi agenda blusukan, karena sudah waktunya pemimpin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan kabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika