REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan jalur birokrasi yang berhubungan dengan rakyat apalagi desa harus dipermudah. Sinergi dan koordinasi kepala daerah dan DPRD sangat diperlukan rakyat.
"Tugas gubernur, bupati dan DPRD adalah pelayan masyarakat. Karenanya, jalur-jalur birokrasi yang 'jelimet' menjadi dipermudah," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat kunjungan kerja di Lampung, Jumat (13/3).
Bupati dan Walikota bersama DPRD harus sinergi. Tugas kepala daerah adalah berjuang untuk kepentingan rakyat, ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dalam rangka kunjungan kerja di Pesawaran Lampung (13/1).
Tjahyo mengatakan yang terjadi di DKI Jakarta perseteruan kepala daerah dan DPRD menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan DPRD se-Indonesia. Persoalan ini, kata dia, yang dirugikan tidak lain rakyat.
Program pembangunan, ia berharap kepala daerah memprioritaskan infrastruktur dan kepentingan pedesaan. "Pedesaan harus diprioritaskan karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa," katanya.
Mengenai konflik horizontal yang selalu terjadi di daerah, ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pihak keamanan saling berkoordinasi untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat, apalagi sampai bentrok fisik yang merusak. Menurut dia, perlu pendekatan komprehensif pemda dan pihak keamanan.
Tjahjo mengatakan kebijakan yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat, bantuan dana desa yang akan diberikan pemerintah pusat. Kemendagri sedang memformulasi agar para kepala desa tidak terjebak dalam pengelolaan dana desa, dan memudahkan pelaporan dana desa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika