REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerapkan standar ganda dalam mengeluarkan keputusan terkait kisruh di internal Partai Golkar dan PPP.

"Menkumham terapkan standar ganda karena keputusan Mahkamah Partai PPP tidak digunakan langsung namun di Golkar yang tidak menyebutkan pihak yang menang malah dipercepat keputusannya," kata Jazuli di Gedung Nusantara III Jakarta, Jumat (13/3).

Dia mengatakan, Menkumham telah mengeluarkan surat yang mengesahkan hasil Muktamar Surabaya yang keputusannya bertentangan dengan keputusan Majelis Syariah. Di sisi lain, menurut dia, Menkumham mengesahkan kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang sebenarnya tidak memenangkan salah satu pihak yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Menurut Jazuli, persoalan di internal partai yang diintervensi pemerintah akan menjadi persoalan besar bangsa. Karena itu dia menghimbau Menkumham bersikap arif, objektif, dan kembali pada peraturan perundang-undangan.

"Menkumham jangan membuat kebijakan ganda, ini bukannya kami ingin ikut campur dalam konflik internal partai," katanya.

Selain itu Jazuli Juwaini mengatakan F-PKS tetap kompak mendukung keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR terkait keputusan Menkumham Yasonna Laoly terhadap dualisme Partai Golkar dan PPP. Jazuli menegaskan, PKS akan tetap mengikuti keputusan yang akan diambil KMP demi membangun kebersaman.

"PKS akan kompak mengikuti keputusan KMP demi membangun kebersamaan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika