REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peristiwa bersejarah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, dinilai sebagai permainan politik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam Supersemar, ada langkah-langkah politik yang kemudian menggiring Soeharto sampai pada bangku kekuasaan.

"Jadi adalah keliru kalau orang menganggap bahwa Supersemar yang diambil oleh Soekarno dan diberikan kepada Soeharto, tidak memiliki maksud politik," ujar Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong, saat dihubungi ROL, Kamis (12/3).

Menurut Anhar, dalam Supersemar, Presiden Soekarno memberikan tugas kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat pada masa itu, untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menertibkan situasi keamanan yang sedang kacau kala itu. Namun, ada beberapa hal yang dilupakan Soeharto dalam Supersemar sebagai langkah politik untuk mencapai kekuasaan.

"Di dalam Supersemar ada ketentuannya yang menyatakan, Soeharto harus menjaga wibawa Presiden Soekarno, tapi itu terlupakan," jelas Anhar.

Setelah mendapatkan Supersemar, pada 12 Maret 1966 Soeharto menggunakan posisinya sebagai pemegang Supersemar untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian satu masalah tuntutan rakyat telah diselesaikan Soeharto meski saat itu Bung Karno tidak menyetujui.

"Rakyat menuntut pemerintah dengan tiga tuntutan, salah satunya untuk segera membubarkan PKI," kata dia.

Setelah Soeharto membubarkan PKI, tambah Anhar, ada isu yang mengatakan jika Presiden Soekarno akan menarik Supersemar dari tangan Soeharto. Namun, para pendukung Soeharto di orde baru menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan MPR, sehingga Bung Karno tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

"Tidak mungkin Ketetapan MPRS sebagai lembaga tinggi negara kala itu, dihapuskan oleh presiden, jadi secara politik, permainan dimenangkan lagi selangkah oleh Soeharto," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika