REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Bangsa di Komisi IX DPR RI H.Handayani menjelaskan wacana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan jasa asing untuk mengawasi proyek pembangunan pemerintah di atas Rp 100 miliar akan menambah bengkak Anggran Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah harusnya fokus dulu pada peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK).

"Apa sudah tidak ada orang Indonesia yang kompeten untuk mengurus itu?," kata Handayani, Kamis (12/3). Secara pribadi, lanjut dia, saya tidak setuju dengan wacana tersebut. Masih banyak mandor di Indonesia, katanya.

Menurutnya, penggunaan jasa asing untuk mengawasi pekerjaan proyek pemerintah tidak berdampak pada persoalan kualitas pembangunan. Kualitas, ucap Handayani, bisa tercapai jika pengawasan pekerjaan dilakukan oleh sumber daya manusia Indonesia sendiri.

Kalau pemerintah mewacanakan, lalu merealisasikan wacana itu, kasihan pekerja-pekerja dalam negeri, ucapnya. Selain itu, tantangan pekerja-pekerja dalam negeri juga semakin besar karena akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean.

Ikuti Whatsapp Channel Republika