REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.
"Selain pembangunan pembangkit 35 ribu MW, sumber listrik yang paling penting bisa diperoleh melalui efisiensi penggunaan listrik," katanya, saat membuka Munas ke-6 Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) di Jakarta, Kamis (12/3).
Ia mengatakan bahwa konsumsi listrik di Indonesia sebagian besar didominasi oleh penggunaan AC, baik di perkantoran maupun rumah tangga. "Kalau bisa menyetel suhu AC itu tidak boleh di bawah 25 derajat, dan jangan lupa mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan," ujarnya.
Menurut dia, upaya efisiensi penggunaan energi listrik telah berhasil membebaskan Jepang dari krisis energi pada 1974, sehingga kini Indonesia pun bisa menerapkan hal serupa.
Selain melalui efisiensi penggunaan tenaga listrik, pemerintah bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan swasta juga telah mencanangkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen. "Per tahun kita akan bangun 7.500 MW," tuturnya.
Pembangunan tersebut, 10 ribu MW akan dibebankan pada PLN, sedangkan 25 ribu MW dibebankan pada kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP). Dalam mekanisme IPP tersebut, para pengembang didorong untuk menggunakan komponen seperti travo dan transmisi dari dalam negeri.
"Biasanya kalau ada investasi kan komponennya diimpor, sekarang kita punya kebijakan agar setiap investasi yang masuk harus menggunakan komponen dari dalam negeri," ujar JK.
Terkait dengan proyek pembangunan pembangkit 35 ribu MW tersebut, Ketua Umum MKI Moch. Harry Jaya Pahlawan menuturkan masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan di antaranya masalah pembebasan lahan, ketersediaan energi primer, dan perizinan.
"Untuk itu MKI telah mengadakan sebuah simposium dan hasilnya berupa rekomendasi telah diserahkan kepada pemerintah dalam dokumen Sumbangan Pemikiran MKI tentang Keamanan Pasokan Tenaga Listrik untuk Menunjang Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan," tuturnya.
Pembangunan pembangkit 35 ribu MW tersebut diperkirakan memiliki nilai proyek sebesar Rp 1.000 triliun dan akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika