REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen menilai ide dana bantuan Rp1 triliun untuk partai politik sebaiknya dilupakan saja, karena tidak akan menjamin partai semakin peduli terhadap rakyat.
"Apakah dengan mendapatkan dana bantuan lebih besar kelak parpol-parpol semakin peduli kepada rakyat. Rasanya tidak, justru yang dikhawatirkan parpol-parpol makin besar peluangnya untuk mengorupsi dana tersebut, sehingga sebaiknya ide tersebut dilupakan saja," kata Victor, Kamis (12/3).
Victor mengatakan selama ini partai politik, baik di level nasional maupun lokal, telah mendapatkan bantuan dana dari negara melalui APBN dan APBD. Sehingga tidak ada alasan negara harus menambahkan bantuan dana bagi partai politik hingga Rp 1 triliun.
"Ini benar-benar mengherankan. Baik Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusung ide tersebut maupun elite-elite politik yang mendukungnya, saya kira patut dipertanyakan kejernihan berpikirnya dan kebeningan nuraninya," ucap dia.
Dia mengemukakan saat ini masih banyak rakyat yang susah dan sangat perlu dibantu. Kalau bantuan dana untuk rakyat yang ditingkatkan, ide tersebut sangat bisa diterima. Sebab kesejahteraan rakyat otomatis mengurangi beban negara.
"Tapi jika bantuan dana untuk parpol yang ditingkatkan, apa manfaatnya. Maka sebaiknya dilupakan saja, tak perlu menghabiskan waktu untuk membahasnya. Seiring waktu parpol-parpol justru harus meningkatkan kemandiriannya, bukan malah makin bergantung kepada negara," tegas dia.
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo sebelumnya menggulirkan wacana akan memberikan tambahan pendanaan bagi masing-masing partai politik sebesar Rp1 triliun per tahun yang bersumber dari APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
