REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, berdasarkan uji petik yang dilakukan pihaknya, banyak anggota dan kader politik yang tidak mengetahui tentang sumber dana dan keuangan partai politik.

"Kalau anggotanya saja tidak tahu, apalagi publik. Partai politik perlu didorong untuk memperbaiki tata kelola dan perencanaan anggarannya," kata Ade Irawan, Kamis (12/3). Parpol pun, kata Ade, harus mau terbuka kepada publik untuk diaudit.

Ade mengatakan, tidak masalah bila anggaran negara untuk partai politik dinaikkan, tetapi bukan Rp 1 triliun sebagaimana diwacanakan saat ini. Saat ini partai politik telah mendapatkan dana dari APBN yang disesuaikan dengan perolehan suara dalam pemilu dengan nilai Rp 108 per suara.

Menurut Ade, nilai tersebut memang terlalu kecil untuk keperluan partai politik. Menurutnya, idealnya partai politik mendapatkan anggaran dari APBN Rp 1.000 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu. Namun, ada prasyarat yang harus dilakukan oleh partai politik.

"Anggaran tersebut harus jelas akan dialokasikan untuk apa saja. Kalau untuk operasional, pendidikan politik kepada publik dan pengkaderan, saya pikir tidak masalah. Anggaran negara itu bisa kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan politik," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk setiap partai politik Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika