REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia mengaku belum ada laporan kasus perusahaan makanan siap saji Dunkin' Donuts Indonesia yang menggunakan gula halus yang mengandung titanium dioksida.
“Hingga saat ini belum ada laporan Dunkin' Donuts yang menggunakan gula halus mengandung titanium dioksida di Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama kepada Republika, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan, titanium dioksida atau titania sebenarnya digunakan untuk pigmen, cat, kosmetik, pewarna makanan yang disebut E 171. Ada delapan bentuk modifikasi titanium dioksida. Sementara International Agency for Research on Cancer (IARC), kata dia, menggolongkan debu titanium dioksida sebagai karsinogen grup 2 B, artinya mungkin karsinogen pada manusia.
“Kesimpulan ini didasari oleh penelitian bahwa kalau titanium oksida konsentrasi tinggi seperti powder dan debu amat kecil / ultrafine diberikan ke tikus dalam bentuk inhalasi dan intratrakeal maka akan menyebabkan kanker saluran napas,” ujarnya.
Ia menambahkan, US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) membagi dua ambang batas keselamatan yaitu untuk yang fine dan ultrafine. Ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa partikel yang lebih kecil akan punya potensi lebih besar menimbulkan kanker daripada partikel yang lebih besar.
Sebelumnya, dilansir dari laman Huffington Post, Dunkin' Donuts Amerika Serikat (AS) akhirnya mengubah komposisi gula halus yang disebarkan di donat buatan mereka. Ini menyusul tekanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan gula halus Dunkin' Donuts mengandung zat titanium dioksida.
Zat ini menurut mereka berbahaya bagi tubuh konsumen Dunkin' Donuts karena bisa menyebabkan kerusakan DNA dan kromosom. Zat titanium dioksida bisa berada di sunscreen, pasta gigi, dan cat. Namun, Dunkin' Donuts AS bersikukuh bahwa titanium dioksida adalah nanomateri yang tidak dilarang Food and Drug Administration (FDA) AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika