REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan risiko kerugian dari selisih kurs utang luar negeri pemerintah dan juga BUMN sehubungan dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah.

"Jika terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak terlalu 'care'," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis menjawab potensi kenaikan selisih kurs dari utang luar negeri pemerintah dan BUMN, Rabu (11/3).

Harry tidak menampik dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat di 2013, terdapat kenaikan akumulasi utang luar negeri yang salah satu penyebabnya karena selisih kurs.

Fluktuasi kurs rupiah tersebut menimbulkan kenaikan jumlah pinjaman luar negeri pemerintah dari saat peminjaman dan saat jatuh tempo pinjaman.

Pemerintah mengasumsikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp12.500 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Sementara kurs rupiah pada beberapa waktu terakhir terus menunjukkan pelemahan.

Pada Rabu sore, kurs rupiah antarbank kembali melemah hingga 135 poin menjadi Rp13.218 per dolar AS.

Harry mengatakan BPK juga sedang memeriksa kerugian dari selisih kurs utang luar negeri pemerintah di 2014.

"Saya tidak dapat bicara soal peningkatan (akumulasi utang). Tapi ini kan masih dalam proses dihitung dan akan masuk dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II 2014," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika