REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mendukung penuh mengenai percepatan pembangunan kawasan timur diantara terkait persoalan pertanahan.
''Kami akan berperan aktif mendukung upaya percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Caranya dengan mengatur ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga di wilayah perbatasan,'' ujar Ferry seusai melakukan diskusi dan melakukan pertemuan dengan para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wilayah Timur yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (10/3).
''Dalam pertemuan, sudah kami sampaikan dukungan dan komitmen kami kepada Kadin Indonesia timur. Wacana yang menarik adalah percepatan. Kami akan berperan proaktif,'' terang Ferry yang menambahkan, salah satu yang cukup penting dalam pembangunan di Indonesia timur adalah sertifikasi pulau-pulau terluar. Apalagi sebagian besar pulau terluar terdapat di Indonesia Timur.
''Kami akan menjelaskan seperti apa peran pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi pulau-pulau terluar. Percepatan sertifikasi ini, akan diperkuat dengan kebijakan pengakuan hak komunal untuk menjaga hak tanah masyarakat adat,'' jelas Ferry.
Ketua Bidang Investasi, Banking, Finance dan Pengembangan Usaha Kadin Indonesia Wilayah Timur, Reza V Maspaitella, menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur akan berhasil jika didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN.
''Kami yakin pencanangan pemerintah akan berhasil jika didukung kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN. Kami berharap persoalan tata ruang bisa final agar ada kepastian secara hukum sehingga investasi di kawasan timur bisa terdorong,'' kata Reza.
Menurut Reza, setelah selesai berdiskusi, pihaknya menilai Kementerian ATR/BPN juga cukup impresif membantu percepatan pembangunan di kawasan Indonesia timur. ''Menteri ATR/Kepala BPN sangat impresif untuk membantu percepatan kawasan indonesia timur. Tadi saya menangkap, beliau memiliki kepedulian dengan cara mempersiapkan infrastruktur untuk menuju pemerintahan yang memiliki nilai kompetitif tinggi,'' pungkas Reza.