REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Timur Indonesia meminta dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan untuk mengembangkan investasi di kawasan timur Indonesia.
Ketua Bidang Investasi, Perbankan dan Pengembangan Usaha Kadin Wilayah Timur Indonesia seusai pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (10/3), mengatakan dukungan jajaran kementerian agraria diharapkan bisa memberi kepastian hukum guna mendorong percepatan investasi di wilayah tersebut.
"Masalah tata ruang ini final sebagai upaya agar bisa menumbuhkan infrastruktur di wilayah timur. Hal ini penting agar Indonesia bisa lebih kompetitif," katanya.
Reza menjelaskan maksud kedatangan para pengusaha Kadin Wilayah Indonesia Timur ke Kantor Kementerian ATR/BPN adalah dalam rangka mengundang Menteri Ferry untuk hadir sebagai pembicara dalam seminar percepatan pembangunan wilayah timur April mendatang. Menurut dia, pembangunan di wilayah timur Indonesia masih terhambat karena masalah pembebasan lahan yang menyulitkan.
Masalah lain yang disoroti di wilayah timur Indonesia, lanjut Reza, adalah mengenai pemanfaatan tanah adat. "Tanah adat ini jadi tantangan, makanya kami minta Kementerian Agraria," katanya.
Reza menilai tanah adat milik masyarakat adat harus pula diakselerasikan dengan misi pembangunan. Caranya, yakni melalui sistem kerja sama dengan mengajak masyakat adat berpartisipasi dalam pemanfaatan lahan mereka. "Intinya kami tidak akan hanya membawa investasi asing dan lokal masuk, tetapi juga akan melibatkan sesuai dengan aturan yang ada. Fokus utama di energi dan infrastruktur karena setelah itu nanti industri bisa tumbuh seperti pertambangan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata," katanya.
Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam kesempatan yang sama menuturkan pihaknya punya komitmen besar untuk ambil bagian dalam pembangunan Indonesia bagian timur. Ferry juga menegaskan komitmen kementerian untuk melindungi tanah adat masyarakat setempat melalui pengakuan hak komunal.
"Aspek terkait adanya masyarakat adat yang masih hidup di Indonesia Timur, kita 'cover' (atasi) dengan pengakuan hak komunal. Mereka akan jadi mitra yang mendukung pelaksanaan pembangunan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika