REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi pertanian di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ditengarai belum merata.
Meski Dinas Peratian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) setempat mengklaim alokasi ini cukup, di lapangan masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, pihaknya menduga, dinas terkait kurang optimal dalam menentukan luas lahan dan kebutuhan pupuk bersubsidi. “Sehingga masih ada petani yang tak berdaya akibat sulit mendapatkan pupuk yang sebenarnya menjadi hak mereka,” ungkapnya di Ungaran, Selasa (10/3).
Secara kasat mata, jelas politisi PDIP ini, Distanbuthun bisa menghitung dan mengalkulasi berapa sebenarnya kebutuhan pupuk tersebut dengan akurat.
Karena berapa luasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Semarang sudah jelas dan berapa kebutuhan pupuk yang tepat sesuai dengan teknologi pertanian. “Kalau masih ada petani yang sulit mengakses pupuk bersubsidi, ini kan ‘kebangetan’ sekali. Karena itu hak petani,” tegas The Hok Hiong.
Ia juga mengakui, alokasi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan pemerintah kabupaten (pemkab).
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana petani yang tidak ikut kelompok. Sebab di Kabupaten Semarang juga masih banyak di luar kelompok.
Mereka ini mau mendapatkan pupuk di mana dan pasti harganya mahal dan memberatkan. “Karena pupuk bersubsidi tidak dijual bebas di pasaran,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto membenarkan. Masalah pupuk ini juga terungkap dalam evaluasi kinerja SKPD oleh Wakil Rakyat Kabupaten Semarang.
Bakan persoalan kesulitan pupuk ini merupakan masukan dari para petani kepada wakil rakyat. Sebagai mitra kerja eksekuif, dewan mengevaluasi sejauh mana persoalan pupuk ini ditangani.
“Sebab yang berkembang di lapangan masih ada petani yang kesulitan mengakses pupuk, di sisi lain ada temuan pupuk bersubsidi dijual di pasar- pasar,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika