REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan penurunan konsumsi beras masyarakat dari 113 kilogram perkapita pertahun menjadi 110 kilogram perkapita pertahun.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar Efendi mengatakan, saat ini masyarakat masih mengandalkan beras untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat harian. Bahkan, konsumsi beras masyarakat Sumbar tergolong tinggi di Indonesia, yaitu menempati peringkat kelima.
"Padahal konsumsi beras idealnya berada di angka 80 kilogram perkapita pertahun. Sehingga, (diharapkan) bisa lepas dari predikat daerah dengan konsumsi beras yang tinggi di Indonesia," katanya di Padang, Selasa (10/3).
Ia menjelaskan, Sumbar berada di urutan kelima dalam daftar provinsi yang mengkonsumsi beras tertinggi di Indonesia. Kelima daerah itu, yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatra Barat.
Sebagai langkah menurunkan konsumsi beras, Badan Ketahanan Pangan Sumbar terus berupaya mendorong masyarakat menganekaragamkan konsumsi pangan. Di antaranya, memperbanyak konsumsi umbi-umbian, sayur-mayur, buah, ikan dan daging.
Efendi mengatakan sejak 2013, Badan Ketahanan Pangan memberikan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu program bantuan bagi ibu rumah tangga dalam bentuk bibit sayur, buah, ikan dan ternak. Hal tersebut bertujuan agar sebuah rumah tangga mengembangkan sumber pangan harian di pekarangan masing-masing.
Menurutnya, dari program tersebut, terjadi penurunan konsumsi masyarakat terhadap beras secara signifikan, yaitu pada 2012 dari 123 kilogram perkapita pertahun, menjadi 117 kilogram perkapita pertahun pada 2013. Lalu menurun di angka 113 kilogram perkapita pertahun pada 2014.
"Kita selalu dorong masyarakat melaksanakan diversifikasi pangan dengan menanam sendiri sayur, buah, dan berternak unggas sehingga bisa dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga," kata Efendi.
Untuk merealisasikan target penurunan konsumsi beras, akan kembali dikucurkan bantuan KRPL bagi 130 Nagari dengan sumber anggaran dari APBN dan APBD. "Untuk program KRPL, hingga tahun ini telah berdiri di 600 Nagari di Sumatera Barat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika