REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginginkan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus sama dengan sistem rekrutmen Akpol maupun Akmil.
Hal ini dilakukan agar nantinya CPNS dari alumni IPDN memiliki kualitas yang sama dengan jebolan akademisi lainnya saat turun ke lapangan.
"Kami mencanangkan tahun rekrutmen PNS yang terukur dengan baik, nanti alumni IPDN dengan Akpol atau semacamnya ketemu di lapangan, memiliki kualitas yang sama," kata Tjahjo di sela peresmian Gedung Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3).
Menurutnya, penyetaraan tersebut terutama dalam hal proses rekrutmen calon-calon praja IPDN mulai dari seleksi awal hingga tahap akhir sebelum diterima.
"Karena ini revolusi mental yah, kita harus membangun mentalitas CPNS yang proses rekrutmennya, psikotes, tes kesehatannya itu harus sama dengan Akpol," kata Tjahjo.
Meski akan dilakukan penyetaraan dengan Akpol dari segi kualitas, Tjahjo menegaskan tidak akan ada militerisasi di dalam IPDN.
Kemendagri juga akan melibatkan unsur KPK dan Komnas HAM dalam proses rekrutmen praja. Langkah ini dilakukan untuk untuk mewujudkan proses seleksi yang transparan dan tanpa kekerasan.
"Itu prinsip, tidak akan ada sampai pemukulan, terluka atau terbunuh, rektornya kita pecat, gitu aja, karena jika banyak yang tidak disiplin, bisa dikeluarkan juga," ujarnya.
Ia melanjutkan untuk proses perekrutannya juga nantinya akan dilakukan di pusat untuk menghindari proses rekrutmen yang tidak fair.
"Tidak di daerah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak fair, makanya nanti sama kita," ujarnya.
Hal yang sama juga ditegaskan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung.
"Bukan militeristiknya yang mau kita kejar, seperti Akpol atau Akmil, tapi standarisasinya di dalam proses belajar mengajar, itu harus jelas apa tujuan akhir daripada alumni IPDN itu, mulai dari rekrutmen harus sesuai dengan kebutuhan, dalam kampus harus diajarkan materi apa," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika