REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Harga beras khususnya jenis medium di beberapa pasar dalam kota Palembang mulai bergerak turun. Beberapa mereka beras produk pabrik lokal sudah turun antara Rp1.000 sampai Rp2.000.
“Harga beras beberapa merek sudah turun sampai Rp2000 setiap karung kemasan 20 kg. Harga beras merek Patin yang sempat menembus Rp200.000/ karung sekarang turun menjadi Rp198.000/ karung merek lain sudah ada yang dijual dengan harga Rp196.000/ karung,” kata Merry pemilik toko barang kebutuhan pokok di Pasar Padang Selasa, Ahad (8/3).
Selain beras, di pasar tersebut harga ayam potong juga mulai turun dari sebelumnya Rp25.000/ kg mulai turun Rp2.000 sampai Rp3.000/ kg. Pasar yang lain, Pasar 16 Ilir harga ayam potong sudah dijual dengan harga Rp20.000/ kg.Harga cabe di pasar 16 Ilir juga ada yang dijual Rp18.000/ kg.
“Untuk harga cabe kriting sekarang harganya Rp24.000/ kg. Harga bawang merah Rp22.000/ kg,” kata Misna pedagang sayur.
Sementara itu akhir pekan lalu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan (Disperindag Sumsel) Permana mengatakan, “Untuk menurunkan harga beras pemerintah provinsi akan tetap melaksanakan distribusi beras untuk rakyat miskin atau raskin dan melakukan operasi pasar atau OP dengan menjual beras ke masyarakat di bawah harga pasaran.”
Permana mengakui, dua opsi itu belum efektif meredam harga beras yang berkisar antara Rp 11.000-Rp 12.000/ kg.
“Ini karena belum semua daerah menerima raskin sehingga harga beras masih cukup tinggi. Raskin belum terdistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Sumsel. Harusnya, ketika raskin sudah berada di masyarakat, permintaan terhadap beras di pasaran jadi berkurang dan harga pun akan turun. Namun belum semua daerah sudah menerima raskin, sekarang distribusi raskin sedang ditingkatkan,” ujarnya.
Permana menjelaskan, dalam distribusi beras raskin Badan Urusan Logistik atau Bulog berwenang untuk mengeluarkan raskin dari gudang berdasarkan surat perintah alokasi atau SPA dari pemerintah kabupaten atau kota.
“Namun sekarang hanya 10 kabupaten dan kota yang mengajukan SPA ke Bulog. Mereka tidak bisa mengeluarkan beras begitu saja tanpa ada SPA dari daerah,” katanya.
Untuk mengatasi masalah SPA menurut Permana, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumsel yang dipimpin Sekretaris Daerah Sumsel, akan mengambil langkah cepat mengatasi SPA dan anggaran. “Sekretaris daerah akan mencari jalan keluar menginstruksikan ke kabupaten atau kota untuk menutupi dana talangan dulu supaya raskin terdistribusi.”