REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung menilai, pelaksanaan operasi pasar beras murah di daerah ini tidak tepat sasaran.
"Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah harus tepat sasaran, jangan sampai ini dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau bisa disebut mafia beras," kata Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Moersalin, di Bandarlampung, Jumat (6/3).
Dia mengingatkan, pendistribusian beras ke masyarakat harus jelas, dan pemerintah khususnya lembaga yang menanganinya harus ketat pengawasannya.
Pelaksanaan OP beras ini harus dipersiapkan secara matang, dan juga jangan bergerak pada saat kenaikan harga beras, ujarnya lagi. Ia melanjutkan, harus ada program yang lebih matang dan tidak hanya melakukan OP beras saja yang belum tentu bisa mengatasi kenaikan harga saat ini.
Menurut dia, kenaikan harga beras biasanya berkaitan dengan masa panen, artinya harus ada program lain agar hal ini tidak kembali terjadi.
Dia mempertanyakan, apakah beras OP yang didistribusikan ke masyarakat itu sudah memenuhi standar.
Subadra menyatakan, mekanisme OP beras untuk masyarakat kurang mampu hanya dianggap sebagai obat batuk dan bukan solusi.
Ia mengungkapkan, setelah OP beras berlalu, harga beras akan kembali naik. Bahkan, ujarnya, lebih parahnya beberapa bahan kebutuhan masyarakat ikut naik, seperti elpiji. "Pemerintah harus konsisten. Jika pasokan beras cukup atau bahkan lebih, harganya seharusnya stabil," kata dia lagi.
Subadra yang telah menjadi Ketua YLKI sejak tahun 1997 itu mengemukakan, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya melakukan operasi pasar dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, namun juga mewaspadai adanya spekulan.
"Kalau hanya OP, tidak akan bisa meredam kenaikan harga sembako di pasaran, karena yang dikhawatirkan adalah maraknya spekulan yang menimbun sembako itu sehingga harganya melambung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika