REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Golkar Kota Tangerang, Abdul Syukur mengatakan kepengurusannya masih tetap solid, dan tidak terganggu dengan dualisme kepengurusan di tingkat DPP Partai Golkar yang hingga saat ini belum tuntas.

Syukur mengatakan tak ada perpecahan di internal DPD Golkar Kota Tangerang, terkait kisruh di pusat. Ia juga mengatakan saat ini kepengurusannya masih mengacu pada Munas Bali.

"Ini soalnya belum ada putusan hukum resmi terkait status yang baru," ujarnya, Jumat (6/3).

Ia melanjutkan konflik di tataran elit tidak merambah langsung pada Kota Tangerang. Ini karena momentum Pilkada di Kota Tangerang juga masih lama yakni tahun 2018. "Jadi keberjalanan kepengurusan di sini tak terkena efek dari kisruh elit Golkar," katanya.

Sebelumnya Sidang MPG berakhir dengan perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim. Alhasil, Majelis hakim di lembaga pengadil internal tersebut tak memiliki keputusan pasti memutuskan perkara dualisme kepengurusan Golkar.

Ketua Hakim MPG, Muladi dan Natabaya, dalam putusan menyatakan, tidak menerima kehadiran dua musyawarah nasional (Munas), baik Munas Bali ataupun Munas Ancol.

Sedangkan dua anggota Majelis lainnya, Andi Mattalata dan Djasri Marin sepakat menyatakan menerima permohonan Golkar Munas Ancol atas termohon Golkar Munas Bali. Keduanya setuju, mengakui kepengurusan Golkar Munas Ancol adalah kepengurusan yang sah.

Berdasarkan dari putusan mahkamah partai inilah, kubu Agung merasa menang. Ini karena dua hakim berpandangan kubu Agung yang sah secara hukum. Dari sinilah akhirnya kubu Agung, Rabu (4/3) mendaftarkan kepengurusan Golkar versinya ke Kemenkumham

Ikuti Whatsapp Channel Republika