REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sebanyak 700 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun ini akan menjadi sasaran program pemberian amar putusan isbat nikah gratis dari pemerintah setempat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram H Ridwan mengatakan, sebanyak 700 pasutri itu terdiri atas 600 pasutri dari umat Muslim dan 100 pasutri dari non-Muslim.
"Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah kota hanya memberikan amar putusan isbat nikah gratis hanya kepada masyarakat Muslim, tetapi tahun ini diberikan juga kepada masyarakat non-Muslim sebagai bentuk mengakomodir aspirasi warga non-Muslim," katanya, Rabu (4/3).
Dengan demikian, katanya, saat ini proses penjarigan sebanyak 600 pasutri Muslim dan 100 pasutri non-Muslim yang belum memiliki buku nikah sudah mulai diproses secara berjenjang dari tingkat lingkungan. Dengan beberapa kriteria antara lain, pasutri tersebut sudah melakukan akad nikah di atas 10 tahun, berasal dari keluarga miskin dan merupakan perkawinan pertama.
"Kalau perkawinan kedua, syaratnya akan semakin rumit karena harus ada akta perceraian dan lainnya," katanya.
Ridwan mengatakan, sembari dilakukan penjaringan terhadap calon peserta isbat nikah baik dari Muslim maupun non-Muslim, pihaknya saat ini juga sedang mempersiapkan nota kerja sama dengan pengadilan negeri untuk proses isbat warga nonmuslim. "Kalau yang Muslim kita hanya kerja sama dengan pengadilan agama," katanya.
Menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk penerbitan buku nikah melalui proses isbat nikah ini, pada tahun sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 ribu per pasangan. "Artinya, jika dikalkulasikan dengan 700 pasangan yang akan diisbat tahun 2015 ini, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp175 juta," ujarnya.
Dikatakannya, program isbat nikah gratis merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Mataram dalam memberikan layanan gratis untuk masyarakat di Kota Mataram untuk mendapatkan dokumen administrasi catatan sipil.
Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena salah satu hak dari anak adalah memiliki satu nama untuk identitas diri sebagai status warga negara. Dengan demikian, anak usia 0-18 tahun wajib memiliki akta kelahiran, sekaligus untuk mendukung program Kota Mataram menuju Kota Layak Anak pada tahun 2018.
"Sementara saat ini banyak anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah. Dasar itulah, pemerintah kota menfasilitasi pasutri kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah secara gratis," katanya.
Namun demikian, Ridwan belum dapat memprediksi berapa pasangan suami istri di Kota Mataram yang belum memiliki buku nikah setelah adanya program isbat nikah yang dilaksanakan pemerintah kota dalam beberap tahun terakhir ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika