REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mendagri yang akan memutuskan APBD mana yang akan digunakan. Jadi, kita lihat saja bagaimana keputusannya nanti, kita tunggu," kata Ahok, Rabu (4/3).

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Mendagri, diketahui Mendagri dan Presiden RI tetap menginginkan penerapan sistem anggaran elektronik (e-budgeting) di dalam APBD DKI 2015.

"Penerapan e-budgeting tetap harus dipertahankan oleh Pak Mendagri dan Pak Presiden. Karena sistem e-budgeting sudah terbukti mampu menghemat pengeluaran negara," ujar Ahok.

Sementara itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan terkait perselisihannya dengan pihak legislatif, dia pun mengaku menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri.

"Yang pasti, saat ini Kemendagri juga masih melakukan mediasi dengan DPRD DKI. Jadi, kita serahkan saja kepada Kemendagri. Mendagri pasti sudah punya solusinya," tutur Ahok.

Lebih lanjut dia mengungkapkan meskipun dilakukan mediasi, pihaknya tetap tidak akan melakukan kompromi terhadap penyimpangan penyelenggaraan keuangan negara.

"Intinya, yang diinginkan Pak Mendagri dan Pak Presiden adalah tetap diterapkannya e-budgeting. Jadi, kita tidak mau berkompromi. Kemendagri pun juga kita minta untuk tidak berkompromi," ungkap Ahok.

Melalui e-budgeting, dia mengatakan, anggaran dapat berjalan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika