REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin berpendapat, tidak jadi masalah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin purnawirawan TNI.

"Selama tidak ada aturan, yang sudah tidak aktif menjadi pejabat TNI boleh saja memimpin KPK agar lebih tegas," kata Nurul Arifin ketika menghadiri acara diskusi politik di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (3/3).

Ia menjelaskan, jika memang ada sosok yang pantas untuk memimpin KPK dan dipandang akan membuat lebih baik tanpa melanggar regulasi yang ada, maka sebisa mungkin harus didukung semua pihak.

"Tidak harus unsur TNI untuk membuat lebih tegas dan mengimbangi Polri, namun jika sosok tersebut ada di salah satu purnawirawan, maka mari didukung untuk membuat KPK menjadi lebih baik," kata Nurul.

Menurut Nurul TNI dipandang lebih tegas dalam menengahi KPK dan Polri. Terkait kisruh KPK-Polri diketahui, salah satu plt KPK adalah purnawirawan polisi yang terakhir berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Malang (1992-1997), yaitu Taufeiqurrahman Ruki.

Saat ini, tiga Plt KPK sudah dilantik oleh presiden, yakni Ruki, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Indriyanto Seno Adji. Ruki yang merupakan Ketua KPK periode 2003-2009 diangkat sebagai ketua sementara menggantikan Abraham Samad.

Ruki diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015. Sementara Johan diangkat sebagai wakil ketua menggantikan Bambang Widjojanto. Johan Budi diangkat berdasarkan Kepres No. 15/2015.

Indriyanto diangkat sebagai wakil ketua sementara merangkap anggota sementara KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Indriyanto diangkat berdasarkan Kepres No. 16/2015.

Nurul berharap siapapun pemimpin KPK harus tegas dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh gentar dan tidak mengedepankan kepentingan golongan. "Saat ini bukan siapa yang pantas pimpin KPK, setidaknya, hentikan dulu kasus kriminalisasi ini," tutur Nurul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika