REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta cepat menstabilkan kenaikan harga beras untuk mengurangi beban bagi rakyat khususnya warga miskin, yang paling terkena dampaknya, di berbagai daerah.

"Pemerintah harus segera menstabilkan harga beras agar normal kembali," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir di Jakarta, Selasa (3/3).

Terkait itu, ia mengkritisi peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras yang selama ini dinilai kerap tidak berjalan maksimal. Ia menegaskan, Bulog seharusnya dapat mempersiapkan segala kemungkinan dalam upaya menjaga stabilitas harga beras apapun situasinya.

Selain itu, ujar dia, Bulog juga semestinya dapat bekerja sama lebih baik lagi dengan aparat terkait dalam menindak spekulan dan importir beras yang nakal.

Sebelumnya, pengamat pertanian Khudori mengatakan, para petani tidak mendapat keuntungan terkait dengan kenaikan harga beras saat ini. Menurut dia, pihak yang paling diuntungkan ialah mereka yang ada di level tengah, pedagang besar atau pemilik penggilingan. "Justru yang paling dirugikan adalah petani dan konsumen," katanya.

Akibat ketidakseimbangan dalam harga jual di tingkat petani dengan pedagang, lanjut dia, terdapat celah harga yang relatif sangat besar.

Harga pembelian pemerintah (HPP) pada beras lebih rendah dari pada harga jual di pasar, yakni HPP-nya sebesar Rp 6.800 per kilogram, sedangkan konsumen membeli beras dengan harga Rp 7.400/kg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika