Senin 02 Mar 2015 19:04 WIB

Pemerintah Beri Rp 4 Juta Bantu Warga Beli Rumah

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Esthi Maharani
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), Mentan Amran Sulaiman (tengah) dan Ketua Umum APKASI Isran Noor, menuju ruang rapat koordinasi dengan para bupati dari wilayah pulau Sumatera di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), Mentan Amran Sulaiman (tengah) dan Ketua Umum APKASI Isran Noor, menuju ruang rapat koordinasi dengan para bupati dari wilayah pulau Sumatera di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas masalah perumahan bagi rakyat berpenghasilan rendah. Usai rapat selama sekitar satu jam, pemerintah menyetujui untuk memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 4 juta pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar uang muka pembelian rumah.

Tak hanya itu, agar rumah makin terjangkau, besaran uang muka yang harus dibayarkan dari harga rumah juga diturunkan, yang semula lima persen menjadi satu persen saja.

"Jadi kita memberikan uang muka hanya satu persen dari harga rumah. Kemudian ditambah Rp 4 juta cash untuk uang muka. Karena biasanya kalau yang sebelumnya uang muka lima persen, itu ditambah biaya macam-macam seperti PPn dan sebagainya, itu menjadi sekitar 10 persen," kata Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (2/3).

Bunga KPR untuk cicilan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5 persen. Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah sendiri. 

Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan-keringanan tersebut. Rumah tapak diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta. Adapun rumah susun atau apartement untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta. 

Basuki menjelaskan, total ada 600 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun menggunakan dana APBN. Kemudian, ada sekitar 98 ribu rumah terjangkau yang akan dibangun menggunakan dana dari DIPA APBN. Selain itu, ada pula 530 ribu unit rumah lagi yang akan dibangun dengan dana dari pembiayaan lainnya, baik dari Perumnas, Bapertarim, BPJS Ketenagakerjaan, REI, dan dana dari pemerintah daerah.

Meski demikian, menurut Basuki, saat ini baru ada 211 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah siap dibangun. "Ini akan kita ground breaking April. Lahannya sudah siap, pembiayaannya sudah siap, pendanaannya sudah siap," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement