REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesadaran wajib pajak di Jawa Barat masih minim. Padahal, pendapatan dari pajak memberi kontribusi besar dalam menjalankan pembangunan nasional. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan meminta Direktorat Jenderal Pajak harus lebih gesit dalam menghimpun pajak.

Bahkan, Heryawan mengusulkan pada Direktorat Jenderal Pajak untuk melibatkan TNI-Polri dalam memaksimalkan potensi pajak. 

"Bukan menakuti. Untuk nagih orang per orang. Potensi pajak kan luar biasa, harus di-ontrog, di-push. Petugas pajak yang diperluas," ujar Heryawan usai menghadiri penyerahan Surat Pajak Tahunan (SPT), di Kantor Wilayah I Jabar Direktorat Jenderal Keuangan, Bandung, Senin (2/2)

Heryawan meminta, Direktorat Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Pemda dan aparat lain. Karena, daerah seluas Jabar tidak sebanding dengan petugas DJP yang ada. Nantinya, kerja sama dengan TNI tersebut masuk ke dalam kategori operasi militer selain perang.

Heryawan mengatakan, optimalisasi potensi pajak sangat penting dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, pendapatan dari pajak merupakan penyumbang terbesar dalam postur APBN dan APBD.

"Sekitar 75 persen APBN dari pajak, 70 persen APBD dari pajak. Kalau terus digali sangat banyak manfaatnya. Untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur," katanya.

Menurut Heryawan, kesadaran PNS di lingkungan Jabar sangat baik karena sistemnya sudah mendukung. Setiap bulan, pajak penghasilan PNS sudah otomatis di potong pajak. ‘’Kalau kolektif lebih gampang. Kesadaran untuk membayarnya tinggi strukturnya juga kuat,’’ katanya. N Arie

Ikuti Whatsapp Channel Republika