REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akan membahas kemungkinan perubahan AD/ART terkait dengan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Mereka akan mengevaluasi penerapan sistem suara terbanyak yang dalam praktiknya membawa sejumlah efek tidak strategis bagi partai.
Ketua Pengarah Kongres IV PAN, Taufik Kurniawan mengatakan ada keinginan dari kader-kader PAN yang menginginkan adanya evaluasi terhadap penerapan sistem penetapan caleg terpilih berdasar suara terbanyak. "Bahwa partai harus mengakomodasi kader yang telah berjuang untuk partai tetapi mereka tidak populer," kata Taufik di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, Ahad (1/3).
Dijelaskannya, PAN memang menjadi pelopor diterapkannya suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih. Bahkan sebelum sistem ini diakomodasi oleh undang-undang pemilu, kata dia, PAN sudah menerapkannya.
Namun suara terbanyak ternyata juga membawa efek negatif. Dijelaskanya, suara terbanyak membuat biaya kampanye menjadi sangat tinggi. Selain itu, banyak kader-kader PAN yang berkeringat gagal terpilih karena kalah dengan caleg pendatang baru yang populer di masyarakat. "Ini yang disuarakan oleh para kader di daerah yang berkeringat," kata Taufik.
Dalam draft materi rekomendasi Kongres IV PAN, dirumuskan usulan: DPP PAN melalui fraksi di DPR RI mendorong perubahan peraturan perundang-undangan untuk melahirkan sistem pemilu legislatif yang mencerminkan keseimbangan ideal antara pilihan rakyat dan tanggung jawab partai dalam menghasilkan anggota legislatif yang mampu menjalankan peran dan fungsi legislasi, budgeting, dn pengawasan di berbagai tingkat. Sistem dimaksud merupakan gabungan antara pemilu legislatif proporsional tertutup dan proporsional terbuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
