Sabtu 28 Feb 2015 22:34 WIB

Madura Dinilai Belum Siap Jadi Provinsi

  Sejumlah perahu layar bersandar di Pelabuhan Tanglok, Sampang, Madura, Kamis (10/7). (Republika/ Yasin Habibi)
Sejumlah perahu layar bersandar di Pelabuhan Tanglok, Sampang, Madura, Kamis (10/7). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, PAMENGKASAN --  Keinginan sebagian masyarakat untuk menjadikan Madura sebagai provinsi dinilai terlalu dini. Sebab, sarana pendukung seperti perekonomian, maupun industrialisasi di Madura belum terbangun.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan (dapil) XI Madura Ahmad Nawardi, menjadi sebuah provinsi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan ekonomi yang mapan. "Kalau pendapatan asli daerah (PAD) di Madura ini masih rendah, nampaknya belum cukup prasyarat untuk menjadi sebuah provinsi," imbuh Nawardi saat dialog dengan masyarakat di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Bangkalan, Sabtu (28/2).

Ia memaparkan, kalau Madura ingin jadi provinsi, seperti apa yang diusulkan oleh sebagian tokoh di Pulau Garam itu, maka seharusnya ikut mendukung program pembangunan dari pemerintah pusat. Bukan malah menghambat pembangunan, seperti yang terjadi di pelabuhan MISI di Pesisir Pantai Kecamatan Socah. "Pada tahun 2009, saya ikut merancang rencana tata ruang dan wilayah RT/RW pelabuhan MISI, tapi sudah lima tahun, belum ada kemajuan yang berarti," katanya.

Jangankan pembangunan pelabuhan, pembebasan tanah wargapun sampai saat ini belum dilakukan. Nawardi dalam kesempatan ini mengemukakan, memang sangat memungkinkan Madura menjadi Provinsi, asalkan, sarana dan prasarana penunjang serta infrasutruktur sudah terbangun. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi.

"Kalau sumber ekonomi bisa meningakatkan PAD, baru Madura bisa jadi provinsi, tapi kenyataannya sampai saat ini kita bergantung ke pemerintah pusat," terangnya.

Selain pembangunan infrastruktur, kata dia, Madura masih membutuhkan satu kabupaten atau kota untuk pemekaran sebagai prasyarat menjadi sebuah provinsi. Pilihannya ada dua, yakni, kabupaten kepulauan di Sumenep, dalam artian pemekaran wilayah dilakukan di Kabupaten Sumenep, atau di wilayah utara Madura, di Bangkalan dan Sampang. "Dan sampai saat ini, wilayah utara memang belum tersentuh pembangunan, padahal sangat strategis untuk dijadikan kabupaten," ungkapnya.

Ia juga berharap, dalam kurum waktu antara 5-10 tahun ke depan, Madura bisa menjadi provinsi sebab dengan menjadi provinsi, menunjukkan bahwa Madura sudah mandiri dalam banyak hal.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement