REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan dana kelola secara nasional Rp 233 triliun pada 2015.

"Pada 1 Januari 2015 kami mulai dengan dana kelola Rp 187 triliun. Kami harap di akhir ini dana kelola kami mencapai Rp 233 triliun," kata Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi seusai menghadiri Rakorda BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku di Makassar, Jumat (27/2).

Jeffry menjelaskan dana Jaminan Hari Tua (JHT) memberi kontribusi terbesar pada besaran dana kelola tersebut, yakni 85 persen dari total dana kelola tersebut.

"Selain karena iurannya yang paling besar yakni 5,75 persen, juga dana tersebut merupakan akumulasi dana sejak berdirinya PT Jamsostek Persero," ujarnya.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian berkontribusi sekitar 15 persen. Sedangkan untuk Jaminan Pensiun, ia mengatakan kontribusinya diperkirakan kurang dari Rp 5 triliun.

"Targetnya tidak terlalu besar karena tahun ini baru akan berjalan selama enam bulan," tambahnya.

Jaminan Pensiun ini mulai berlaku 1 Juli mendatang. Jeffry mengungkapkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap dana kelola BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kecil.

"Kalau kita mendefinisikan KTI sebagai Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka kontribusinya masih di bawah 10 persen," ujarnya.

Meski demikian, menurut Jeffry, KTI memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah dana kelola maupun kepesertaannya.

"Kami ingin mengoptimalkan potensi ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika