REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak berbagai kalangan untuk tidak takut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang baru akan diberlakukan di penghujung tahun.
"Pemberlakuan MEA akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat. Sering banyak pihak merasa khawatir dan takut menghadapi era persaingan di pasar regional tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Maluku, Kamis (26/2), malam.
Menurutnya, kekhawatiran berbagai kalangan tersebut justru terbalik. Malah, Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN tersebut. "Pemberlakuan MEA yang mulai efektif awal tahun 2016 bisa berdampak negatif maupun positif. Peluang pasar akan terbuka luas, tetapi di sisi lain kita harus bekerja sama dalam menghadapi persaingan," katanya.
Terpenting saat ini, katanya, semua pihak harus bekerja sama untuk mengelola kekayaan potensi sumber daya alam yang melimpah. Harus menghasilkan berbagai produk berdaya saing tinggi dan harga jual lebih murah sehingga diminati konsumen negara lain.
Wapres juga mengingatkan berbagai kalangan untuk tidak merasa khawatir dan takut akan masuknya tenaga kerja dari negara lain untuk bekerja di Indonesia. "Jangan khawatir tentang masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Tidak ada tenaga kerja yang bergerak dari negara berpenghasilan tinggi ke negara berpenghasilan rendah. Justru tenaga kerja Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bekerja di negara lain," tegasnya.
Menurut Jusuf Kalla, dari segi perekonomian di kawasan Asean Indonesia berada pada posisi papan tengah. Artinya berada diatas negara Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina serta berada dibawah Thailand, Malaysia, dan Singapura.
"Karena itu insinyur dan dokter atau tenaga-tenaga terdidik dan terbaik Indonesia memiliki peluang besar untuk bekerja di Thailand, Singapura, dan Malaysia dengan standar penghasilan lebih tinggi, sedangkan mereka belum tentu mau datang bekerja di negara kita," katanya.
Hanya saja, ujar Wapres, perlu diantisipasi dan diatur agar tidak semua tenaga profesional dan berkualitas asal Indonesia lebih memilih bekerja di negara lain. Jangan sampai yang tersisa adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai standar kompetensi.
"Satu-satunya yang perlu kita khawatirkan saat pemberlakuan MEA adalah tenaga kerja yang tersisa di tanah air hanya berkualifikasi 'B' karena tenaga kerja yang handal, berkualitas dan profesional telah keluar untuk bekerja di negara lain," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika