REPUBLIKA.CO.ID,KARAWANG--Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terkenal dengan sebutan lumbung padi ini, ternyata mengalami krisis hutan mangrove.

Lahan kritis di wilayah utaranya mencapai 5.100 hektare. Belum lagi ditambah dengan pantai yang rusak akibat abrasi pantai. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada anggaran untuk mengembalikan fungsi lahan kritis tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang Kadarisman mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan hutan tersebut hilang. Salah satunya, minimnya kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan tersebut.

"Paradigma masyarakatnya masih keliru. Sehingga banyak hutan mangrove yang dibabat abis," ujarnya,  Kamis (26/2).

Berdasarkan pemikiran awam masyarakat, lanjut Kadar, hutan mangrove sangat merugikan pembudidaya tambak. Hijaunya mangrove dapat  mengundang kawanan burung. Burung tersebut, lantas akan menganggu ikan-ikan yang sedang dibudidayakan.

Akibatnya, hutan mangrove itu digunduli. Kayu mangrovenya digunakan sebagai kayu bakar. Karena paradigma yang keliru itu, maka hutan mangrove semakin jarang. Bahkan, sekarang ini sudah kritis.

Akan tetapi, proses recovery terganjal oleh anggaran. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada anggaran untuk penanggulangan lahan kritis.

Anggaran yang ada, sebatas untuk pembibitan pohon mangrove. Dari APBN (pusat), alokasi untuk Karawang hanya Rp 150 juta untuk tiga kelompok kebun rakyat (KBR). Sedangkan, dari APBD kabupaten hanya Rp 35 juta untuk masing-masing KBR.

"Tetapi, bantuan itu untuk tahun ini tidak ada," ujarnya.

Terkait dengan pantai yang rusak akibat abrasi, Kadar menjelaskan, panjangnya mencapai 79 kilometer dari 84 kilometer panjang bibir pantai yang ada. Dengan kata lain, sebagian besar bibir pantai di Karawang dalam kondisi kritis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika