REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Ratusan pengemudi angkutan kota jurusan Pasar Raya -Indarung dan Pasar Raya - Gadut mogok karena keberatan dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Padang yang mewajibkan semua angkot masuk ke terminal baru di samping Balaikota.
"Para sopir angkot menilai, kalau masuk pangkalan (terminal baru) dinilai mengurangi penghasilan karena, sepi penumpang," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Padang Sofyan, Kamis (26/2).
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi dampak dari mogoknya ratusan angkot, Pemkot Padang bersama Kodim 0312/Padang, Satpol PP Padang, Polsek Lubuk Kilangan hingga sejumlah kendaraan pelat merah membantu dengan sejumlah armada bus dan pick up untuk mengangkut pengguna jasa angkutan kota.
Sementara itu, Dandim 0312/Padang Letkol Arm Wahyudi Dwi Santoso mengatakan, pihaknya menerima informasi aksi mogok ini dari Wali Kota Padang.
"Jangan sampai aktivitas masyarakat dan pelajar terhambat akibat tidak beroperasinya angkutan kota," ujarnya.
Ia melanjutkan, Kodim dan Danramil akan mengerahkan armada bantuan sampai angkutan kota kembali beroperasi secara normal.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkomifo) Kota Padang, Rudy Rinaldy menegaskan, mulai 24 Februari, semua angkutan kota wajib masuk pangkalan (terminal baru) di samping Balaikota.
"Kami tetap komitmen dengan kebijakan yang ada, semuanya (angkot) harus masuk pangkalan," kata Rudy.
Menurutnya, selama ini dengan tidak adanya terminal, banyak pihak-pihak yang merasa tidak dipedulikan tentang penataan transportasi umum di Kota Padang. Ia menyayangkan alasan yang disampaikan para supir angkot akan aksi mogok tersebut.
Ia menambahkan, Dishubkominfo akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan kebijakan Pemkot Padang yang mewajibkan semua angkot melewati pangkalan terminal baru. Sehingga, masyarakat lebih paham jalur-jalur tempat menaikturunkan penumpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
