REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti senior CORE (Center of Reform on Economics) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah seharusnya menjadikan utang sebagai pilihan terakhir untuk menutupi pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kalau utang ditambah terus, kapan kelarnya. Apalagi utang pemerintah terus meningkat dari sisi nominal," kata Faisal kepada Republika
Faisal menyadari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ingin menggenjot pembangunan sehingga membutuhkan dana lebih yang salah satunya bisa didapat melalui utang. Akan tetapi, masih ada sumber lain yang bisa dimaksimalkan. Yakni dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kerjasama pemerintah-swasta.
"Intinya utang harus ditempatkan di posisi terakhir," katanya.
Faisal melihat pemerintah sudah memiliki visi untuk memberdayakan BUMN dalam pembangunan. Itu ditandai dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN).
Hanya saja, ia cukup menyayangkan mengapa dana PMN tersebut berasal dari utang. Seharusnya, dana PMN berasal dari pembiayaan non-utang.
"Tapi kalau PMN tersebut hanya sebagai stimulus tidak masalah. Jangan sampai, di tahun-tahun berikutnya PMN tetap diberikan tapi tetap dibiayai dengan utang," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, utang pemerintah pusat hingga Januari 2015 mencapai Rp 2.702,29 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 3,7 persen jika dibandingkan pada posisi Desember 2014 yang sebesar Rp 2.604,93 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika