REPUBLIKA.CO.ID, TANGGERANG SELATAN -- Pemerintah saat ini harus mempertimbangkan efisiensi beberapa kartu jaminan sosial untuk masyarakat. Divisi Advokasi Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa mengatakan saat ini masyarakat sudah memiliki lebih dari satu kartu yaitu Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Jaminan Kesehatan Daerah, dan kartu keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Masyarakat punya lebih dari satu kartu. Belum lagi kartu sehat kartu pintar yang akan dibuat oleh pemerintah. Kan membuat masyarakat ribet," kata Sabeth dalam acara Pemaparan Hasil Riset Penerima Bantuan Iuran BPJD Kesehatan, di Tanggerang Selatan, Kamis (26/2).
Sabeth melihat pemerintah belum siap untuk menyelenggarakan beberapa kartu seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo. Khusus untuk jaminan kesehatan, menurut dia, pemerintah sebaiknya cukup menyempurnakan program BPJS Kesehatan yang baru mulai berjalan. Apabila dicampuradukkan dengan Kartu Indonesia Sehat, kata Sabeth maka akan membuat masyarakat kebingungan dalam peggunaannya.
"Untuk penggunaan kartu BPJS aja masyarakat masih ada yang kebingungan," ucap Sabeth.
Ikuti Whatsapp Channel Republika