REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengumpulkan sejumlah petinggi BUMN dan BUMD untuk membahas dan mengajak partisipasi mereka dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.
"Kita sangat membutuhkan dukungan BUMN dan BUMD, khususnya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia," kata Arief Yahya di hadapan para petinggi BUMN di Balairung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (26/2).
Pada kesempatan itu hadir para petinggi BUMN di antaranya dari PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pos Indonesia, Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, dan PT Angkasa Pura II. Selain itu dari PT Garuda Indonesia, PT Jasa Marga, PT KA, Perum Produkai Film Negara, Perum LKBN Antara, dan PT BRI.
Pada kesempatan itu, Arief Yahya mengatakan Indonesia memerlukan implementasi strategi promosi yang tepat untuk sektor pariwisata. "Budget promosi pariwisata kita tahun ini dialokasikan sebesar Rp 1 triliun, 50 persen untuk promosi 'branding'," ucapnya.
Pihaknya mengapresiasi Garuda yang telah mendukung promosi branding "Wonderful Indonesia" di badan pesawat-pesawatnya. "Yang lain belum nih, Pelni, ASDP, dan yang lain. Jangan kalah dengan BUMN Malaysia Berhard yang wajib mendukung branding 'Truly Asia'," ujarnya.
Arief mengatakan dirinya masih sering kecewa dengan kinerja BUMN yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan dan promosi sektor pariwisata.
Ia mencontohkan sistem pengelolaan bandara yang belum tertata rapi, sehingga layanan yang diberikan mengecewakan termasuk turis dari mancanegara harus menunggu hingga dua jam untuk mengurus kelengkapan dan lainnya di bandara.
Menteri meminta semua BUMN mendukung kinerja pariwisata, misalnya, untuk memasang logo branding wonderful dan pesona Indonesia. "Kalau BUMN tidak punya dana untuk mengecat, kami siapkan dananya," tukasnya.
Ke depan, Menteri sangat berharap keterlibatan yang lebih aktif dari BUMN dan BUMD di Indonesia untuk turut serta bersinergi memajukan sektor pariwisata di Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika