REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pada Rabu kemarin, rencana pembangunan berbagai sarana-prasarana dan pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pun mulai merencanakan pelbagai pembenahan dilakukan secara cepat diantaranya terbagi menjadi dua, proyek jangka pendek dan panjang.
Dalam siaran pers yang diterima Kamis (26/2), usulan proyek jangka panjang yang disetujui adalah perluasan Bandara Juanda. Ke depan, menurut Soekarwo, bandara yang terletak di Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun dua landasan pacu (runway) tambahan. Proyek tersebut akan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.
"Saat ini jumlah penumpang di Bandara Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta. Sementara kapasitas bandara pada tahun 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang. Sehingga kondisi bandara sudah overload," ujar dia.
Guna mendukung Bandara Juanda yang akan semakin banyak landasan pacu, menurut Soekarwo, disediakan pula kereta api langsung dari stasiun kereta api Gubeng, Surabaya ke Bandara Juanda, Sidoarjo. Proyek tersebut, bernama Elevated Gubeng-Juanda, yakni kereta api khusus yang terintegrasi dengan Bandara Juanda. Ia menginformasikan, proyek tersebut membutuhkan lahan dengan luas sekitar 4 ribu hektar.
"Untuk pelaksanaan proyek elevated Gubeng-Juanda ini, kami akan segera membuat kontrak kerja bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Surabaya. Mengenai sharing pembiayaannya, perkiraannya sekitar Rp 1,5 triliun," ujar dia.
Proyek lainnya yang akan dikerjakan, menurut Soekarwo adalah pembangunan beberapa pelabuhan, yakni Pelabuhan Penyeberangan Paciran-Lamongan dan penyeberangan di Ketapang-Banyuwangi. Serta penambahan angkutan perintis untuk Bandara Bawean, Madura.
Disampaikan dalam rilis, Presiden Jokowi mengatakan, tujuannya mengumpulkan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dalam rapat adalah untuk menjelaskan rencana pembangunan alat transportasi massal guna mengatasi kemacetan di tiga provinsi tersebut.
"Kita harapkan dapat secepatnya mengambil keputusan terkait pembangunan transportasi massal. Karena di pelbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Surabaya, tingkat kemacetannya sudah parah," ujar dia.
Rapat pada kesempatan itu diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan, Wakil Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar, Dirut PT Adhi Karya, Dirut PT KAI, Dirut PT INKA, dan Dirut PT Perkakas Rekadaya Nusantara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika