REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Provinsi Jawa Timur akan memelopori hadirnya layanan terpadu satu atap dalam pengurusan administrasi buruh migran Indonesia atau biasa disebut TKI. Dengan hadirnya kantor bersama tersebut, pelayanan untuk para pekerja migran lebih efisien.
Gagasan itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Selasa (24/2). Usai mengelar koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Nusron menyampaikan, ada sebelas perwakilan lembaga yang bergabung dalam kantor bersama tersebut.
Beberapa lembaga di antaranya, menurut Nusron adalah perwakilan otoritas kependudukan, ketenagakerjaan, imigrasi, kesehatan, sertifikasi profesi, asuransi dan kepolisian. “Kantor bersama tersebut akan mulai beroperasi mulai 1 April mendatang,” ujar Nusron.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, dengan layanan terpadu satu atap tersebut, pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih murah. Ia menggambarkan, saat ini, proses pengurusan adminstrasi pekerja migran mencapai 1,5 bulan.
“Itu nanti hanya tinggal 10 persennya saja,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika