REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meluncurkan kartu tani di Kabupaten Batang pada Rabu (25/2) agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan menghindari penyimpangan distribusi dari produsen hingga ke petani.
"Dengan kartu tani yang terintegrasi dengan kartu anjungan tunai mandiri Bank Rakyat Indonesia, pemerintah dapat mendata penerima dan mengontrol distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, peluncuran kartu tani akan memberi banyak manfaat dan sangat menguntungkan para petani, terutama dalam memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah.
"Para petani yang tidak memiliki kartu tani ini tidak akan bisa membeli pupuk bersubsidi," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ia menjelaskan bahwa berbagai praktik penyimpangan distribusi maupun pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi permasalahan serius bagi semua pihak karena dapat mengganggu kedaulatan pangan di provinsi setempat.
"Pemerintah harus kreatif dalam mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan pupuk bersubsidi dan data petani yang berhak menerimanya harus diatur sedemikian rupa sehingga tepat sasaran," katanya.
Terkait dengan rencana peluncuran kartu tani, Kepala Divisi Binis, Program, dan Kemitraan BRI Pusat Teten Djaka Triana menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah mencatat kebutuhan kartu tani sebanyak 1,4 juta kartu untuk para petani di Provinsi Jateng.
Menurut dia,?kartu tani yang akan diujicobakan tersebut mempunyai bentuk serta fungsi seperti kartu ATM dari sebuah bank dan untuk mendapatkannya, setiap petani harus mengisi formulir yang berisi data-data.
"Data-data petani itu antara lain, luas lahan yang dimiliki, jenis tanaman, jenis dan jumlah kebutuhan pupuk yang secara otomatis akan masuk ke database," ujarnya.
Dengan kartu tani itu, kata dia, petani dapat membeli pupuk sesuai dengan luas lahan yang dimiliki masing-masing petahi guna menghindari penyalahgunaan pupuk.
"Semua transaksi pembelian pupuk oleh petani akan tercatat sehingga pemerintah bisa memantau distribusi dan konsumsi pupuk di kalangan petani," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika