REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Australia dan Brasil, juga Sekjen PBB menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati kepada para bandit narkoba. Mereka menilai hukuman mati terlalu berat.

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin mengatakan, saat ini Brasil melakukan penundaan penerimaan mandat duta besar RI. Hal itu berkaitan dengan rencana eksekusi mati gembong narkoba asal Brasil.

"Saya yakin (penundaan) ini akan terus dilakukan Brasil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba terjadi," katanya, Selasa, (24/2).

Menurutnya, dalam menghadapi protes Brasil, Pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah. Misalnya, dengan mereview hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan.

Sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Brasil sebagai protes sudah cukup baik. Namun, kalau Pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras, maka Pemerintah Indonesia harus menaikkan level merespons tindakan diplomatiknya. 

"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot, saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," ujar Zainuddin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika