REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) mencurigai penalangan dana kompensasi penumpang Lion Air oleh PT Angkasa Pura II (AP II) dilakukan akibat adanya tekanan dari pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

 Ketua FSP BUMN, Arief Poyuono, menilai, maskapai penerbangan Lion Air saat ini memiliki kekacauan manajemen penerbangan. Sehingga Rusdi Kirana memaksa AP II untuk menalangi dana kompensasi penumpang korban delay Lion Air.

 “Patut dicurigai ada tekanan dari Rusdi Kirana selaku pemilik Lion Air kepada Angkasa Pura,” jelasnya, Jumat (20/2).

 Melihat ketidakmampuan Lion Air membayar refund tiket, tambah Arief, dikhawatirkan tagihan airport service kepada AP II juga menunggak. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian AP II. 

 “Meski dikabarkan pembayaran kompensasi penumpang Lion Air akan ditagihkan kepada Lion Air sendiri, AP II sudah mengalami lost opportunity dari penggunaan dana yang disalurkan untuk kompensasi,” kata dia. 

 Arief berharap semua direksi AP II dapat dicopot dari jabatannya karena sudah melanggar prinsip kehati-hatian dalam menggunakan dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus segera meminta pertanggungjawaban AP II.

 AP II telah menyalahi aturan bisnis penerbangan, sehingga DPR harus membentuk tim investigasi mengenai tekanan yang mungkin terjadi terhadap AP II oleh Rusdi Kirana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika