Jumat 20 Feb 2015 20:28 WIB

Warga Sumbar Diminta Ikuti Penanganan Difteri

Rep: C70/ Red: Djibril Muhammad
  Menkes Nila Farid Moeleok (kiri) dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawan Basundoro (kanan) saat konferensi pers terkait Program Indonesia Sehat di Kantor Kemenkes Jakarta, Rabu (5/11). (Antara/Andika Wahyu)
Menkes Nila Farid Moeleok (kiri) dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawan Basundoro (kanan) saat konferensi pers terkait Program Indonesia Sehat di Kantor Kemenkes Jakarta, Rabu (5/11). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau para orangtua di seluruh Indonesia khususnya Sumbar, agar mengikuti instruksi dari dinas kesehatan setempat terkait penanganan penyakit difteri.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, niat dari Kemenkes adalah agar anak-anak terhindar dari infeksi wabah difteri.

"Karena satu terkena, akan bisa mengontaminasi yang lain. Jadi anak-anak kita yang mungkin tidak kena, tapi kena dari anak-anak yang lain, kan bisa saja, kita tak mau," katanya usai meninjau langsung penderita difteri di RSUP M Djamil, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (20/2).

Dikatakannya, difteri sebenarnya tidak hanya terjadi di Padang, Sumatera Barat. Ada sejumlah daerah lainnya yang terinfeksi difteri. Untuk di Padang yang sudah menyatakan status kejadian luar biasa (KLB), ujarnya, pemerintah langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk pengiriman vaksin.

Pemberian vaksin, lanjutnya, akan dilakukan sebanyak tiga kali selama 2015. Vaksin pertama akan diberikan pada Februari, vaksin kedua pada Maret, sedangkan vaksin terakhir yaitu enam bulan setelah pemberian vaksin pertama.

"Tolong disebarluaskan ke masyarakat, bilamana anaknya sudah disuntik yang pertama, jangan yang kedua dan ketiga lepas. Karena nanti kegunaannya yang sayang," tutur Nila.

Menurutnya, percuma saja melakukan imunisasi difteri jika hanya dilakukan sekali dan tidak dilanjutkan lagi. Karena, kerugian utama akan diderita oleh anak-anak sendiri jika melepaskan rangkaian imunisasi kedua dan ketiga.

"Iya kalau selamat anak ini, tak apa. Tapi kalau terjadi sesuatu, saya kira itu yang tidak kita inginkan. Saya ingin anak Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri," lanjutnya.

Nila mengatakan, selain kerugian bagi anak-anak di Sumbar, pemerintah juga akan mengalami kerugian jika rangkaian imunisasi difteri itu tidak dilakukan secara tuntas oleh masyarakat. Pemerintah, katanya, telah menganggarkan 254 ribu vaksin difteri bagi Sumatera Barat.

"Jika tidak digunakan semua, pemerintah akan rugi telah menganggarkan sebanyak itu, tetapi tidak digunakan dan anak-anak tetap terancam difteri," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir dari RSUP M Djamil, total pasien yang diduga menderita difteri ada 26, dua pasien telah meninggal dunia positif difteri. Saat ini, 16 anak-anak berusia 9 bulan sampai 12 tahun masih menjalani perawatan di RSUP M Djamil.

Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Dinkes Sumbar), lebih dari 136 ribu anak telah diimunisasi vaksin difteri pertunis tetanus (DPT). Jumlah tersebut berarti, sudah 54 persen dari seluruh target yang berjumlah lebih kurang 240 ribu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement