REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kementerian Perhubungan) menjalin kerjasama dengan TNI terkait pengamanan sejumlah objek vital. Nota kesepahaman (MoU) antara Kemenhub dengan TNI itu ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2).
MoU itu juga meliputi adanya bantuan berupa survei dan pemetaan di seluruh wilayah transportasi yuridiksi nasional Indonesia serta membantu penegakan hukum di lingkungan transportasi darat, laut, udara, dan transportasi perkeretapaian, termasuk BUMN di lingkungan kementerian perhubungan.
Kerjasama ini menjadi bentuk formalitas bantuan yang diberikan oleh pihak TNI kepada Kemenhub, terutama dalam pengamanan pelabuhan, stasiun, kereta api, dan bandara, dan terminal, yang selama ini memang telah dilakukan oleh personil TNI. "Jadi supaya dukungannya itu bisa lebih luas dan lebih banyak," kata Jonan kepada wartawan.
Jonan menambahkan, dukungan TNI juga tidak hanya terbatas pada objek-objek vital yang sudah dimiliki Kemenhub. Namun, juga terhadap rencana pembangunan pelabuhan laut, bandar udara, dan stasiun kereta api yang baru. Setidaknya, lanjut Jonan, ada sekitar 1246 pelabuhan laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan akan bertambah sekitar 100 pelabuhan baru dalam lima tahun mendatang.
Sementara untuk bandara, ada 237 bandara dan bakal dibangun 49 bandara baru. Selain itu ada pula 576 stasiun kereta api. Rencananya bakal ada 120 stasiun baru yang akan dibangun dalam waktu lima tahun.
"Ancaman-ancaman gangguan untuk kegiata-kegiatan ini tidak sedikit dan ancamanannya bukan hanya dari Kamtib saja, tapi juga dari stabilitas nasional. Karena itu, kami sangat berterima kasih dengan adanya dukungan dari TNI," tutur Jonan.
Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, MoU ini merupakan bentuk pemenuhan petunjuk yang diberikan Presiden Joko Widodo lewat Seskab, TNI harus melakukan sinergi dengan berbagai kementerian dalam rangka memperlancar proses pembangunan nasional. MoU dengan Kemenhub ini merupakan salah satu kerjasama antara TNI dengan Pemerintah, terutama dengan kementerian-kementerian terkait yang sebelumnya telah dilakukan.
Moeldoko menjelaskan, ancaman yang bersifat militer, leading sectornya adalah TNI. Sedangkan, ancaman yang tidak bersifat militer, leading sectornya adalah kementerian teknis terkait. ''Sedangkan, TNI bersifat memback-up dan tujuannya untuk memberikan support sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugasnya,'' ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika