REPUBLIKA.CO.ID, SERANG – Anggota DPRD Banten, yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten non Aktif, Ratu Atut Chosiyah, Fitron Nurul Ikhsan mengatakan, pembangunan di Banten di Bawah kekuasaan Plt Gubernur Rano Karno sudah mulai ‘Memble’ disbanding era sebelumnya.
"Jadi Banten ini kan dulu naik sedikit (pembangunannya), lalu adalah jadi begini (turun). Kita harus kembali ke konten (pembangunan). Dewan (DPRD Provinsi Banten) harus berdiskusi terkait pembangunan, Banten ini sedang mengalami persoalan apa, lalu ditemukan solusi," kata Fitron Nurul Ikhsan, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar, Selasa, (17/2).
Selain itu, ia juga meminta agar kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten lebih diperkuat. Hal tersebut harus dilakukan guna menjauhkan Rano dari pelemahan wewenang yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya ataupun pihak lain.
"Jadi harus diberikan wewenang yang besar kepada (Plt) Gubernur untuk melakukan wewenang seutuhnya. Tokoh-tokoh itu diminta kebijaksanaannya. (Plt) Gubernur harus lebih kuat," ungkapnya.
Tokoh-tokoh yang dimaksud mantan Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten non aktif ini adalah para pendiri Provinsi Banten, akademisi, kyai, hingga para politisi.
Karena, menurut Fitron lembaga eksekutif dan legislatif harus melakukan komunikasi dengan para pendiri Banten untuk mendapatkan masukan agar pembangunan di Provinsi Banten dapat lebih baik.
Terkait pengawasan antara legislatif kepada eksekutif, jangan sampai ada sandera kasus ataupun selesai dibelakang meja.
Karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Banten juga bertujuan untuk menguatkan fungsi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dan pembangunan. "DPRD harus kuat, karena dia kolektif kolegial, dia harus berbicara kebersamaan, bukan lagi berbicara partai," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika